SINTANG, KN – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sintang, Nikodemus, menilai bahwa berbagai program ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah daerah selama ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, program yang seharusnya mampu menggerakkan ekonomi lokal justru masih berfokus pada penyerapan anggaran tanpa menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
Nikodemus menjelaskan bahwa program ketahanan pangan semestinya bukan hanya soal pembagian bantuan, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, menciptakan nilai tambah, serta memperkuat rantai ekonomi dari sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan. Jika dikelola secara tepat, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar bagi peningkatan PAD.
“Sampai hari ini, kami melihat bahwa program ketahanan pangan belum memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. Banyak program masih bersifat konsumtif dan tidak menumbuhkan kegiatan ekonomi baru yang bisa berkontribusi untuk daerah,” ujar Nikodemus.
Ia menambahkan bahwa seharusnya pemerintah daerah mampu mengembangkan program yang lebih produktif, seperti penguatan kelembagaan petani, hilirisasi hasil pertanian, serta pengembangan pasar bagi produk lokal. Program tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat menambah pemasukan daerah melalui pajak, retribusi, maupun peluang investasi.
“Kalau programnya hanya sebatas pembagian bibit, alat, atau bantuan tanpa pendampingan yang kuat, maka dampaknya hanya jangka pendek. Kita butuh program yang terukur, terarah, dan mampu meningkatkan nilai ekonomi,” tegasnya.
Nikodemus juga menyoroti kurangnya koordinasi lintas sektor, mulai dari Dinas Pertanian, Perikanan, hingga UMKM, yang seharusnya bersama-sama menciptakan ekosistem ketahanan pangan yang mampu menopang ekonomi daerah. Menurutnya, ketahanan pangan tidak boleh dipandang sebagai program teknis semata, karena menyangkut banyak aspek mulai dari produksi hingga pemasaran.
“Pemkab Sintang harus mengevaluasi kembali kebijakan yang berjalan. Jangan sampai anggaran besar dikucurkan setiap tahun, tapi tidak ada efek domino bagi ekonomi lokal,” tambahnya.
Selain itu, ia mendorong agar pemerintah melakukan pemetaan potensi desa dan kecamatan secara lebih detail, sehingga program ketahanan pangan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, program dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberi dampak jangka panjang.
“Kita ingin ada perubahan pola pikir dalam perencanaan. Ketahanan pangan harus menjadi motor penggerak ekonomi, bukan sekadar proyek tahunan,” ujarnya.
Nikodemus berharap ke depan Pemkab Sintang dapat memperbaiki perencanaan dan implementasi program ketahanan pangan, sehingga bukan hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga turut mendongkrak PAD sebagai indikator kemajuan daerah.
