JAKARTA, KN – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Kompleks DPR RI di Senayan, Kamis (27/11/2025), untuk menyampaikan usulan pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe B di Tanjung Selor. Kedatangan Wagub didampingi jajaran Pemprov Kaltara, di antaranya Kepala Bappeda Litbang, Kepala Dinas Kesehatan, serta Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Rombongan diterima oleh anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, yang membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan jaminan sosial.
Dalam dialog tersebut, Ingkong Ala memaparkan bahwa saat ini Kaltara hanya memiliki satu RS Tipe B, yakni di Kota Tarakan. Kondisi tersebut membuat beban layanan kesehatan menumpuk, karena rumah sakit tersebut menjadi rujukan seluruh kabupaten/kota di Kaltara bahkan sampai wilayah tertentu di Kalimantan Timur.
“Kehadiran RS Tipe B baru di ibu kota provinsi akan sangat membantu menurunkan tekanan layanan yang selama ini terpusat di Tarakan,” ujar Wagub.
Pemprov Kaltara, lanjutnya, telah menyiapkan lahan seluas 11 hektar di Tanjung Selor. Di dalam kawasan itu juga direncanakan pembangunan fasilitas layanan kesehatan jiwa.
Menanggapi paparan tersebut, Irma Suryani menyampaikan dukungan penuh, meski mengingatkan bahwa pada tahun anggaran 2026 tidak tersedia Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pembangunan rumah sakit.
“DAK fisik 2026 tidak ada, fokusnya pada pengadaan alat kesehatan bagi RS yang sudah beroperasi. Namun peluang tetap terbuka melalui APBN Perubahan,” jelas politisi Partai NasDem itu.
Irma meminta Pemprov Kaltara tetap berupaya dan tidak berkecil hati. Menurutnya, kebutuhan RS Tipe B di Tanjung Selor bersifat mendesak dan memiliki kemungkinan kuat untuk diprioritaskan pada APBN Perubahan 2026 atau bahkan di APBN 2027.
“Usulan ini saya terima dan akan saya kawal melalui mitra kerja Komisi IX, khususnya Kementerian Kesehatan,” katanya.
Di penghujung pertemuan, Ingkong Ala menyampaikan harapan besar agar pemerintah pusat dapat merealisasikan pembangunan rumah sakit tersebut demi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Kalimantan Utara. (dkisp)
