TANJUNG SELOR, KN – Pengisian sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan mampu memperkuat kinerja birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Masyarakat menaruh harapan besar agar rotasi dan pelantikan pejabat yang baru dilakukan tidak hanya menjadi perubahan administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan percepatan realisasi program-program prioritas pemerintah.
Dengan terisinya sejumlah posisi definitif di organisasi perangkat daerah (OPD), para pejabat yang diberikan amanah diminta segera beradaptasi dan memahami target serta capaian kinerja di instansi masing-masing. Selain itu, muncul usulan agar dilakukan evaluasi dalam kurun waktu 100 hari kerja bagi pejabat yang baru dilantik.
Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai tolok ukur efektivitas kepemimpinan dan kemampuan pejabat dalam menerjemahkan visi pembangunan daerah ke dalam program-program yang konkret dan terukur.
Selama ini, masih terdapat sejumlah jabatan yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt), sehingga berdampak pada optimalisasi pelaksanaan program pembangunan. Dengan terisinya jabatan definitif, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi lebih efektif.
Langkah tersebut juga diyakini dapat meningkatkan kinerja birokrasi secara keseluruhan sekaligus mendorong percepatan penyelesaian pengisian jabatan strategis yang masih kosong. Keberadaan pejabat definitif dianggap penting agar roda pemerintahan berjalan maksimal dan target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai rencana.
Selain itu, sistem pengawasan terhadap pejabat yang baru dilantik juga perlu diperkuat guna memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Utara.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan merupakan langkah strategis untuk memperkuat birokrasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Rotasi dan pengisian jabatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat birokrasi. Kepercayaan yang diberikan kepada pejabat harus dibayar dengan kinerja yang terukur dan pencapaian yang nyata,” ujar Achmad Djufrie, Minggu (14/6).
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera bekerja, menunjukkan inovasi, serta menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh program pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kaltara,” pungkasnya.
(Humas DPRD Kaltara)
