SINTANG, KN – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Markus Jembari, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Sintang untuk menindak tegas kendaraan angkutan yang melebihi tonase. Menurut Markus, praktik overload tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga merusak infrastruktur jalan yang sudah ada.
“Overload atau kendaraan angkutan melebihi kapasitas sangat berbahaya. Tidak hanya mengancam keselamatan pengendara lain, tapi juga merusak jalan yang seharusnya bisa bertahan lebih lama,” ujar Markus.
Ia menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap kendaraan melebihi tonase sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah, khususnya Dishub, untuk menjaga keselamatan publik dan menjaga kualitas infrastruktur. Markus menambahkan, peraturan terkait kapasitas angkutan sudah jelas diatur, namun pelanggaran masih sering terjadi karena lemahnya pengawasan.
“Dinas Perhubungan harus lebih aktif melakukan pengawasan dan penindakan. Jika perlu, diberlakukan sanksi yang tegas agar efek jera bagi pelanggar tercapai,” tegasnya.
Markus juga menekankan pentingnya kerja sama dengan aparat kepolisian untuk melakukan razia rutin di jalur-jalur rawan kendaraan overload. Ia menilai langkah tersebut bisa menekan angka kecelakaan serta memperpanjang usia jalan yang sering digunakan kendaraan berat.
Selain aspek keselamatan, Markus menyoroti dampak ekonomi jangka panjang akibat kerusakan jalan. Jalan yang cepat rusak akan memerlukan biaya perbaikan lebih besar, yang pada akhirnya membebani anggaran pemerintah daerah. Dengan penindakan tegas terhadap kendaraan melebihi tonase, ia berharap beban tersebut bisa dikurangi.
“Kita harus pikirkan juga efek ekonomi dari overload. Kalau jalan cepat rusak, pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk perbaikan, sementara itu bisa dialokasikan untuk program lain yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Markus berharap Dishub Sintang segera merancang strategi pengawasan yang lebih sistematis, termasuk pemasangan titik timbang di lokasi strategis dan patroli rutin. Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat dan kualitas infrastruktur harus menjadi prioritas utama.
