Dewan Minta Bawaslu Melawi Usut Tuntas Pelanggaran Pemilu

oleh

MELAWI – Dalam Pemilu serentak tahun 2019 ini, sejumlah kasus di tangani oleh pihak BadanPengawas Pemilu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu). Tentunya semua pihak menginginkan kasus-kasus pelanggaran yang telah mencoreng pesta demokrasi tersebut untuk diusut secara tuntas hingga kepada pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Seperti yang diharapkan Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen. Ia mengharapkan Bawaslu dan pihak Gakkumdu serius untuk menangani kasus- kasus pelanggaran Pemilu. Baik kasus temuan seperti pembukaan kotak suara dan dugaan money politik, maupun dugaan kasus lainnya yang dilaporkan kepada Bawaslu.

“Jangan sampai penanganan tersebut terkesan sengaja diulur-ulur ataupun tidak ditangani serius. Sementara penanganan kasus pemilu limit waktunya terbatas alias sangat singkat. Penanganan tersebut harus serius karena ini semua berkaitan dengan nasib bangsa. Kita ingin proses Demokrasi kita bersih dan membuahkan hasil yang bersih juga,” ungkapnya beberapahari lalu.

Menurutnya, jika kasus-kasus tersebut memiliki cukup bukti dan terbukti tentunya proses sanksi sesuai aturan dilakukan. Bawaslu merupakan Lembaga yang terpercaya, yang mana sebagai wasit yang bisa berlaku adil, bukan wasit yang berdasarkan pesanan.

“Jika benar terbukti adanya money politik serta adanya interpensi atau intimidasi dari salah satu oknum Caleg maupun Parpol peserta Pemilu, agar diusut tuntas tanpa pandang bulu. Jangan sekali- kali kita bermain main dengan kejahatan demokrasi, ini semua untuk membuat efek jera terhadap kejahatan kejahatan demokrasi,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Melawi, Johani saat dikonfirmasi mengenai sejumlah kasus yang masuk mengatakan, ada dua temuan dan ada sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Namun sayangnya, pihak-pihak yang melaporkan kasus dugaan pelanggaran tidak melengkapi berkas yang dimintai Bawaslu, sehingga tiak bisa diregister atau ditindak lanjut.

“Diluar dari 2 temuan, ada satu laporan yang dilaporkan lansung masyarakat Menukung ke Bawaslu kabupaten terkait dugaan money politik menjanjikan dan atau memberikan uang kepada pemilih. Sebagaimana ketentuan itu melanggar pasal 281 di huruf J. Tetapi ketika menyampaikan laporan tersebut, tidak jelas secara rinci kejadiannya dimana dan kapan terjadinya.akhirnya kami memintai yang melaporkan tadi untuk melengkapi berkas syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Perbawaslu 7 pasal 9 ayat 3 dan 4. Kita memberikan waktu 3 untuk melengkapi, namun ternyata belum ada hal-hal yang dilengkapi. Artinya kita buat kajian awal, memang tidak bisa diregister dan ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil,” katanya.

Kemudian di beberapa kecamatan, Panwascam juga sudah menerima beberapa laporan, berdasarkan laporan yang masuk ke Bawaslu, di Sokan itu 1, Tanah Pinoh 1, Sayan 1, Pinoh Selatan 1 dan terakhir di Belimbing.

“Rata-rata ini terkait dengan adanya pelanggaran memilih lebih dari satu kali. Ini warga menyampaikan tanpa ada membawa saksi dan bukti. Nah, artinya kita memberikan kesempatan sebagaimana proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Ketika masyarakat ada yang melapor kepada kita, maka kita akan terima dan akan mengkaji syarat formil materil. Jika belum memenuhi, maka kami memberikan waktu 3 hari untuk melengkapi. Ketika dalam waktu 3 hari tidak dilengkapi, maka kiota akan membuat kajian tidak bisa diregister,” katanya.

Menurut Johani, masyarakat beranggapai ketika melaporitu harus ditindaklanjuti, tanpa mereka mau tau mekanisme yang terjadi dalam menangani pelanggaran, tentu ada ketentuan-ketentuan. Sementara laporan yang diampaikan tanpa adanya saksi dan bukti.
“Nah, kalau masyarakat berpikir bahwa mereka sudah melapor dan artinya dibebankan ke kita untuk mencari saksi dan bukti serta mengumpulkan materi lainnya, itu keliru. Kami bukan peradilan yang berhak memanggil paksa semua orang. Itu yang terjadi di sejumlah kecamatan,” paparnya.

Sementara terkait dua kasus temuan, Johani mengatakan, keduanya sudah dilakukan proses sebagaimana ketentuan dalam aturan penanganan kasus pelanggaran pemilu.

“Untuk Kasus dugaan money politik, kita sudah melakukan pembahasan awal dan akan memanggil pihak saksi dan terlapor secepatnya,” katanya.

Sementara untuk kasus pelanggaran pembukaan kotak suara sebelum hari pelaksanaan pemilu, juga sedang dalam proses penanganan. Dimana para saksi dan terlapor juga akan kami mintai keterangan.

“Pada kedua kasus temuan tersebut, sudah ada sanksi pidana yang menantinya. Tentu kami berkomitmen menuntaskan kasus ini,” tegasnya. (Ed/KN)