SINTANG – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sintang mengimbau kepada Bupati Sintang, agar pada tahun 2018 sudah mulai menerapkan sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (Simral).
“Pada tahun 2019 penerapan simral tersebut harus berjalan dengan baik dan lancar, sehingga adanya integrasi antara fungsi perencanaan dan fungsi penganggaran dalam pembangunan daerah. Untuk itu seluruh organisasi perangkat daerah harus mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra, Herimaturida saat rapat paripurna ke-16 DPRD Sintang, Senin (05/11/2018)
Fraksi Gerindra juga menyarankan kepada Bupati Sintang, supaya terus berupaya meminimalisir angka kemiskinan yang masih menyelimuti Kabupaten Sintang. Dalam rangka untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sintang, kata Herimaturida, maka program-program pembangunan tahun 2019 harus berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan dengan data yang akurat, rumusan kebijakan yang tepat, dengan implementasi program yang cepat dan maksimal serta dukungan partisipasi seluruh masyarakat dan dunia usaha.
Menanggapi dua usulan tersebut, Wakil Bupati Sintang Askiman mengatakan bahwa pada prinsipnya pihaknya sangat sependapat dengan saran tersebut. Dikatakannya, keberadaan Simral ini harus kita manfaatkan secara optimal karena sangat penting meningkatkan kinerja sistem pembangunan daerah.
“Namun, sebaik apapun suatu sistem aplikasi yang dipergunakan oleh pemerintah, akan menuntut adanya kepatuhan hukum dari aparat pemerintah tersebut,” terang Askiman.
Kedepannya, lanjut dia, agar penerapan Simral di Kabupaten Sintang berjalan optimal, maka peningakatan kapasitas SDM aparatur perlu untuk terus ditingkatkan, pemelihraan sistem aplikasi selalu dilakukan dengan baik dan pengendalian serta evaluasi secara berkala harus dilakukan di setiap OPD.
“Semua upaya ini akan kami lakukan secara terpadu dan berkesinambungan,” tegas Askiman.
Perihal penurunan angka kesmiskinan Askiman mengatakan pihaknya akan berupaya se optimal mungkin untuk melaksanakannya.
“Kami meyadari bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sintang harus dilakukan dengan pendekatan multi sektor dan melibatkan sebanyak-banyaknya pihak terkait, terutama peran dari penduduk miskin itu sendiri,” terangnya.
Selain itu, masalah kemiskinan di Kabupaten Sintang bukan semata-mata hanya faktor ekonomi, tetapi telah melibatkan faktor yang kompleks seperti geografi, sosial budaya dan teknologi.
“Mempertimbangkan kebijakan yang tepat dari berbagai faktor tersebut menjadi penting untuk menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Sintang sesuai dengan target yang ada di RKPD tahun 2019,” pungkasnya. (Tim)
