SINTANG, KN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Nikodemus menilai, salah satu faktor minimnya guru di daerah pedalaman dan perbatasan karena kurangnya ketersediaan rumah dinas.
“Kita lihat rumah dinas guru di daerah perbatasan dan pedalaman sudah tidak ada lagi, kalau pun ada sudah tidak layak huni. Tentu ini menjadi persoalan yang harus diperhatikan, sebab hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan kita,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD usai pengucapan sumpah/janji pimpinan definitif DPRD Sintang, Jumat (25/10/2019.
Nikodemus juga menilai, hal tersebutlah yang mendasari guru-guru enggan mengajar di sana. Diterangkannya, bahwa sepengetahuannya rumah dinas guru ini dibangun masa pemerintahan orde baru.
“Kita bayangkan saja sudah berapa lama rumah dinas tersebut dibangun. Tentu sudah rusak dan tidak layak huni lagi. Bagaimana kita mau memindahkan guru ke daerah kalau tidak disediakan rumah dinas,” tegasnya.
Diceritakan Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini, bahwa waktu dirinya menjadi kontraktor dulu, pernah berkunjung ke desa-desa pedalaman. Rata-rata keluhan sama, karena rumah dinas guru tidak ada sehingga guru tidak mau dipindahkan ke daerah-daerah perbatasan dan pedalaman.
“Makanya guru menumpuk di kota saja. Bahkan ada juga sekolah-sekolah yang tidak ada guru PNS, hanya guru honor, kontrak dan dana bos. Persoalannya sama, tidak ada rumah dinas guru,” jelasnya.
Maka dari itu ia berharap, program Presiden Joko Widodo lima tahun ke depan ini, akan menitik beratkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah-daerah, salah satunya pendidikan.
“Tentu untuk memenuhi itu, sarana dan prasarana guru harus ada, agar para guru mau mengajar di daerah pedalaman dan perbatasan,” pungkasnya. (*)
