Paripurna PU Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2019

oleh

SEKADAU, KN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Sekadau pada Rabu, (29/04/2020) mengelar sidang Paripurna ke 1 pada masa sidang ke 2 terhadap LPKJ bupati tahun 2019.

Rapat dipimpin oleh wakil ketua Handi didampingi wakil bupati Sekadau Aloysius, Ketua DPRD Radius Efendi dan wakil ketua Zainal.

Rapat pemandangan umum fraksi-fraksi diikuti sebanyak 20 dari 30 anggota DPRD Sekadau dari 8 fraksi.

Secara umum semua fraksi mengapresiasi pemda atas disampaikannya LKPJ Bupati tahun 2019 tepat waktu, dan ada juga yang mengkritisi LKPJ Bupati.

Berikut urutan fraksi-fraksi dalam penyampaian Pemandangan Umum :

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Bambang Setiawan ST. Antara lain menyampaikan bahwa LKPJ harus disampaikan berdasarkan keberhasilan kinerja dan kemajuan pembangunan pemerintah daerah. PDIP berharap LKPJ dapat dijadikan dokumen penting kabupaten Sekadau.

Fraksi Gerindra yang disampaikan juru bicaranya Abang Ramli mengatakan LKPJ merupakan cerminan proses akuntabilitas pemerintah daerah, maka LKPJ harus disiapkan sebaik-sebaiknya. Selama ini kata Ramli pengesahan APBD selalu tepat waktu. Sementara realisasi APBD selalu terlambat. Kemajuan pembanguan dikabupaten Sekadau tidak hanya karena kinerja kepala daerah saja, melainkan peran serta semua unsur, termasuk dunia usaha.

Fraksi Hanura yang disampaikan langsung oleh ketua fraksinya Abuntono SP mengakui bahwa LKPJ
merupakan amanat UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan itu merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Maksud dan.tujuannya adalah untuk memenuhi kewajiban Konstitusional. Terhadap LKPJ bupati sambung Abun, Penyumbang pajak  sudah baik.  Namun ada beberapa sektor masih belum tersentuh. Berkurangnya penduduk miskin merupakan prestasi yang cukup membangakan ujar Abun.

Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Moloi.S.Ap mengkritik soal penyampain data yang disajikan dalam
LKPJ yang hanya menampilkan data secara peraentase, sehinga kesulitan menjabarkan data dalam angka ril kata Moloi. Pembangunan desa juga tidak disajikan secara gamblang.

Fraksi Partai Golkar Mateus Candra Dawi SP. Berpendapat, pendapat dewan merupakan kritikan untuk kemajuan penyelengaraan pemda.

Fraksi PAN  melalui Herman S.Sos.
Apreaiasi kinerja Pemda Sekadau yang mampu mengerakkan ekonomi, kabupaten Sekadau yang mengalamin tren positif. Namun Herman juga membwrikan catatan sebagai berikut ;
– Perlau langkah inovetif untuk mengejar PAD. Karena masih banyak yang belum tersentuh.
– Permasalah sosial seperti Rumah tidak layak huni.
– Rakyat miskin yang tak mampu berobat.
– Bantuan BLT yang tidak tepat sasaran. – Pendidikan gratis yang hanya dirasakan di sekolah negri saja, sementara sekolah swasta tidak.
– Tenaga honor pembayarannya tidak tepat waktu ucap Herman.

Fraksi NasDem memaparkan melalui ketua fraksi Teguh Arif Hardianto.
Memberikan apresiasi kepada Pemda Sekadau, para tenaga medis, dan Polres Sekadau  yang menjadi garda terdepan dalam mengatasi penyebaran covid-19 serta semua instansi, badan Usaha dan LSM yang peduli.kata Teguh.

Teguh mengatakan, LKPJ ini merupakan LKPJ ke 4, pasangan bupati Rupinus- Aloysius  selama menjabat. setelah membaca draf LKJP yang disampaikan oleh bupati Sekadau pada Nota Pengantar  tanggal 27-April-2020, kabupaten Sekadau dalam visi- misinya ” Maju – Mandiri – dan Berdaya Saing” .

Berikut tangapan fraksi NasDem ;

Visi “Maju”

Fraksi Partai NasDem berpendapat pertumbuhan ekonomi kabupaten Sekadau sejak tahun 2016-2021 secara umum mengalami.penurunan seperti tahun 2016 tumbuh 5,93 persen,tahun 2017 turun menjadi 5.85 persen, pada tahun 2018 kembali turun menjadi 5.06 persen.

Sementara pada periode sebelumnya sejak tahun 2012  sebesar 6.12 persen, tahun 2013 tumbuh menjadi 6.52 persen. Dan pada tahun 2014 menjadi  6.04 persen. Jika dirata-ratakan  sejak 2012-2015 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Sekadau jauh lebuh baik jika dibandingkan dengan periide tahun 2015-2021.

Sementara  laju pertumbuhan ekonomi tentu berdampak pada sektor infrastruktur dimana jalan kabupaten yqng dalam.kondidi baik tahun 2019 capaiannya  sebesar 53,57 persen. ( Panjang keseluruhan jalan kabupaten 584,50 Km)  yang baik hanya  313 Km.
Sementara kondisi pada tahun 2017  masih berada pada angka  64,78 persen atau 378,62 Km.

Visi ” Mandiri”

Arti mandiri yang disampaikan dalam LKPJ, dimana daerah diberikan keleluasaan yang terbaik untuk daerahnya, daerah Mandiri ditandai dengan meningkatnya kapasitas fiskal, kwalitas aparat,efesiensi,inivasi dan kreativitas aparat.

Pendapatan daerah setelah APBD perubahan tahun 2019 ditargetkan sebesar  902,143 Milyar  Sementara realisasinya sebesar 877,358 Milyar. Komponen tidak  tercapainya target adalah menurunya PAD yang hanya sebesar 45.350 milyar dari yang ditargerkan sebesar 70.825 Milyar.

Visi ” Berdaya Saing”

Berdaya saing dimaknai dengan tenaga kerja dan komoditi yang dihasilkan dapat bersaing dengan daerah lain. Karena untuk mendukung program ini, tentu  urusan pendidikan sangat diperlukan. Sementar hasil capaian  dibidang pendidikan pada tahun 2019, partisipasi tingkat PAUD baru 51,68 persen, tenaga S-1 khusus PAUD baru tercapai  20,25 persen. Partisifasi Sekolah Dasar  86,63 persen, Sekolah menengah.pertama 63,35 persen, dan angka yang belum menyelesaikan pendidikan usia 7-18 tahun sebesar 27,59 persen.

Bidang Kesehatan

Dalam LKPJ, bupati.tahun 2019 urusah kesehatan, realisasi ibu bersalin yang mendapat pelayanan baru mencapai  41,27 persen, untuk bayi baru lahir  69,06 persen, pelayanan balit seauai standar 60,48 persen, anak usis pendidikan dasar yg mendapatkan pelayanan keaehatan standar 74,67 peesen, hipertensi 54,46 persen, penderita diabetes yang mendaoatkan pelayanan 12,31 persen,. Yang mendapatkan pelayanan terbesar adalah orang dalam gangguan jiwa (ODG) yaitu 95,06 persen.

Untuk penyandang disibikitas dan pengemis masih sangat rendah yaitu 2,14 persen, untuk usaha mikro, dari 967 yang mendapatkan fasilitas standar baru 1 usaha atau 0,10 persen.

Fraksi Persatuan dengan juru bicara  Lorensius  Ardi Wiranata SE. menyoroti masalah penurunan angka kemiskinan yang hanya 0,06 persen.

Bidang ekonomi, meski mengalami peningkatan diatas rata- rata Provinsi Kalbar, pada tahun 2018, yang sebesar 5.88, persen sementara rata-rata Provinsi hanya 5,85 persen, namun Pemda Sekadau perlu berinovasi agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih maksimal ujar Ardi.

Sidang Paripurna dihadiri para Pimpinan OPD dilingkungan Pemda Sekadau, para camat, serta undangan lainnya.

Penulis: Meliamus Acil