MELAWI – Sejumlah pengawas sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Melawi melakukan audensi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Melawi, Selasa (13/11) di ruang rapat fraksi. Kedatangan para pengawas tersebut disambut oleh pimpinan beserta sejumlah anggota DPRD.
Pada pertemuan tersebut, koordinator pengawas sekolah, M. Idriz curhat dengan menyampaikan sejumlah keluhan kepada para anggota dewan. Tentunya sejumlah persoalan tersebut berkaitan dengan dengan standar pelayanan, standar nasional pendidikan.
“Kedatangan kami bertujuan untuk membangun sinergisitas dalampengembangan pendidikan bersama legislatif dengan para pengawas. Agar sinergis dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Karena kita juga berkompetisi dengan dunia pendidikan di kabupaten lain. Sehingga jika tidak diukung oleh semua pihak, maka akan semakin sulit berkembang, terlebih mengejar mutu pendidikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pelayanan yang diaksud berkaitan dengan standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan dan standar tenaga guru dan kependidikan. Jadi itulah subtansi yang ingin dikomunikasikan. “Fenomena di lapangan terjadi, ada satu sekolah hanya satu guru. ini harus kami sampaikan ke legislatifdan pemerintah,” paparnya.
Menurut Idriz, belum ada satu sekolahpun di Melawi yang berstanddar nasional dari kurang lebih 380 sekolah yang ada. “Penyebabnya, karena tahapan mengejar pendidikan, artinya kurangnya sinergisitas untuk mengejar ketercapaian standar pendidikan, dari tahunke tahun,” paparnya.
Idriz mengatakan, dengan kedatangan mereka ke DPRD, artinya apapun informasi yang ingin diketahui DPRD agar ketercapaian standar nasional tersebut terpenuhi, pihaknya siap memberikan. “Seandainya untuk kedepan kami diminta untuk memberikan informasi, kami siap di panggil untuk memberikan keterangan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Abang tajudin mengatakan, apa yang disampaikan para pengawas tersebut sebetulnya tanggungjawab pemerintah dalam memfasilitasi proses belajar beelajar berkaitan proses pembangunan bidang pendidikan.
“Persoalan yang ada akan menjadi masukan kita bersama. Mudah-mudahan berikutnya APBD Melawi bisa normal sebagaimana mestinya. Tetapi kalau APBD seperti yang terjadi saat ini, kami paling hanya bisa menyuarakan, karena pada tataran eksekusi itu di pemerintah. Kewenangan kami terbatas, tetapijika kami adakewenangan, kami akan konsep dan memberikan perhatian terhadap persoalan yang disampaikan para pengawas tadinya,” paparnya.
Sementara itu, wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen menyampaikan, memang terkait standar pendidikan di Melawi memang masih banyak yang kurang. Ini menjadi cacatan bersama. “Terutama terkait guru. Misalnya yang dibutuhkan guru bahasa inggris, namun yang dikasi guru agama. Tentu tidak akan nyambung,” ucapnya.
Kemudian, tambahnya, masalah sarana dan prasarana. Memang banyak juga terjadi di beberapa daerah Melawi ini kekurangan sarana dan prasarana, seperti kurangnya kursi meja belajar sehingga membuat anak-anak duduk dempet-dempetan bahkan duduk di lantai.
“Begitu juga dengan anggaran. Ini menjadi catatan kita bersama, untuk kita cari solusinya kedepan. Paling tidak jika tahun ini APBD bisa disahkan, bisa kita upayakan bersama,” paparnya. (Ed/KN)
