SINTANG, KN – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Sebastian Jaba, mendorong pemerintah desa agar lebih optimal dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini dinilai penting, mengingat saat ini alokasi dana desa mulai mengalami pemotongan sehingga desa dituntut lebih mandiri dalam mengelola keuangan.
Menurut Sebastian, BUMDes merupakan salah satu instrumen strategis yang dapat dimanfaatkan oleh desa untuk menggali potensi ekonomi lokal. Dengan pengelolaan yang baik dan profesional, BUMDes dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi desa, sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
“BUMDes harus dikelola secara serius. Ini bisa menjadi solusi untuk meningkatkan PADes, apalagi saat dana desa mulai berkurang. Desa tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pusat,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, ia menilai bahwa masih banyak desa yang belum memaksimalkan potensi BUMDes. Padahal, setiap desa memiliki keunggulan masing-masing, baik di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, maupun usaha kecil lainnya yang bisa dikembangkan menjadi unit usaha produktif.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes. Menurutnya, pengurus BUMDes perlu dibekali dengan pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran, serta pengelolaan keuangan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dan memberikan keuntungan.
Selain itu, Sebastian mendorong adanya pendampingan dari pemerintah daerah serta kerja sama dengan pihak ketiga, seperti pelaku usaha atau lembaga keuangan, guna memperkuat pengelolaan BUMDes. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan BUMDes mampu berkembang lebih cepat dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian desa.
“Kalau dikelola dengan baik, BUMDes bukan hanya meningkatkan PADes, tetapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan,” tambahnya.
Ia berharap pemerintah desa dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usaha melalui BUMDes, sehingga mampu menjawab tantangan keterbatasan anggaran dan mendorong kemandirian ekonomi desa di masa mendatang.
