MELAWI-KN. Kelompok Pecinta Alam (KPA) Ciwanadri Kabupaten Melawi secara resmi menolak bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Melawi untuk Tahun Anggaran 2026. Keputusan itu disampaikan melalui klarifikasi resmi yang dirilis Minggu (12/4/2026), di tengah sorotan publik terkait penyaluran hibah kepada sejumlah organisasi kemasyarakatan.
Organisasi yang berdiri sejak 10 November 1986 tersebut menyatakan penolakan dilakukan setelah melalui pertimbangan internal. Ciwanadri saat ini masih fokus menyusun dan menata kembali program kerja, khususnya di bidang lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.
“Ciwanadri Kabupaten Melawi dengan penuh rasa hormat menyatakan menolak bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Melawi pada Tahun Anggaran 2026,” demikian pernyataan resmi organisasi.
Ketua Umum Ciwanadri Kabupaten Melawi, Dea Kusumah Wardhana, mengatakan pihaknya tetap mengapresiasi perhatian pemerintah daerah yang berencana menyalurkan bantuan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan niat baik Pemerintah Kabupaten Melawi. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi internal organisasi, kami memilih tidak menerima bantuan tersebut,” ujarnya.
Selain faktor internal, Ciwanadri juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah yang tengah menjalankan efisiensi anggaran. Organisasi menilai dana hibah lebih tepat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ciwanadri juga ingin menghindari potensi stigma negatif di tengah publik. Penolakan hibah disebut sebagai bentuk komitmen menjaga independensi, transparansi, dan integritas organisasi.
Meski menolak hibah, Ciwanadri menegaskan tetap membuka ruang kerja sama dengan pemerintah daerah. Kolaborasi akan difokuskan pada program sosial dan edukasi lingkungan berbasis kemitraan.
“Ke depan, kami tetap terbuka untuk bersinergi dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Dea.
Langkah Ciwanadri menjadi sorotan di tengah polemik penyaluran dana hibah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Melawi. Sikap tersebut dinilai mencerminkan upaya memperkuat fondasi internal sebelum menerima dukungan anggaran pemerintah. (Ira)
