JAKARTA, KN – Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama DPRD Barito Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/05/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., hadir langsung didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, A.Md., jajaran Sekretariat Daerah, serta kepala perangkat daerah lainnya. Turut hadir Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP bersama sejumlah anggota DPRD.
Dalam rapat tersebut, berbagai aspek tata kelola pemerintahan dibahas secara terbuka, mulai dari sinkronisasi pokok-pokok pikiran DPRD, teknis pengadaan langsung, optimalisasi sistem e-purchasing, hingga penertiban tata kelola hibah dan bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Bupati Barito Utara menegaskan bahwa evaluasi dan pengakuan terhadap kekurangan menjadi langkah penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih kuat di masa mendatang.
“Kita ingin memastikan sistem MCSP berjalan maksimal agar setiap program pembangunan tepat sasaran. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal dan membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas,” ujar H. Shalahuddin.
Dengan dukungan penuh dari Ketua dan Anggota DPRD serta seluruh jajaran perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara optimistis pembenahan pada sektor-sektor strategis tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Langkah proaktif ini juga diharapkan mampu meminimalisir potensi penyimpangan, sekaligus memastikan setiap anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara.
Semangat pembenahan tata kelola pemerintahan ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan Bumi Iya Mulik Bengkang Turan yang berkeadilan, transparan, dan bebas dari korupsi.
(Ramli)
