MELAWI-KN. Ketimpangan pembangunan, tekanan lingkungan, dan angka kemiskinan yang masih tinggi menjadi alarm serius bagi masa depan Kabupaten Melawi. Di tengah fokus pembangunan yang selama ini bertumpu pada infrastruktur dan investasi, isu lingkungan dan keadilan sosial dinilai belum mendapat porsi yang memadai.
Kondisi tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Melawi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerhati lingkungan, serta perwakilan lembaga adat.
Ketua Forum Peduli Bumi Melawi (FPBM), M. Firman, menyebutkan bahwa situasi sosial ekonomi Melawi masih menghadapi tantangan struktural. Tingkat kemiskinan relatif tinggi, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada di kategori menengah.
“Di sisi lain, tekanan terhadap lingkungan dan deforestasi terus berlangsung. Ironisnya, isu lingkungan belum menjadi arus utama pembangunan daerah,” ujar Firman.
Ia menilai, orientasi pembangunan yang terlalu menekankan infrastruktur dan investasi berpotensi mengabaikan daya dukung lingkungan serta kelompok rentan, termasuk masyarakat adat di wilayah pedalaman.
Firman juga menyoroti sejumlah faktor yang memperparah kondisi tersebut, mulai dari kerentanan bencana alam, lemahnya tata kelola sumber daya alam, keterbatasan ruang sipil, hingga rendahnya akses internet yang menghambat partisipasi masyarakat.
Sebagai respons, FPBM bersama mitra merancang Program METAL (Melawi Tangguh, Adil, dan Lestari) yang dijadwalkan berjalan pada 2026–2028. Program ini diproyeksikan sebagai kerangka kolaboratif untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Melawi.
“METAL adalah visi jangka panjang ToPP Global untuk mendorong Melawi yang tangguh secara sosial, adil secara ekonomi, dan lestari secara ekologis,” jelasnya.
Program tersebut menitikberatkan pada perlindungan sumber daya alam, pemenuhan hak masyarakat adat, pembangunan inklusif, penguatan kesetaraan gender, serta perluasan ruang sipil dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.
Sasaran utama program ini adalah komunitas adat dan kelompok masyarakat lokal, melalui peningkatan kapasitas, kesejahteraan, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan. Bentuk intervensinya mencakup pendidikan lingkungan, penguatan jejaring advokasi digital, pelatihan keterampilan, hingga diskusi publik yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah menyambut baik inisiatif tersebut. Asisten Administrasi Umum Setda Melawi, Joko Wahyono, menilai kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci menghadapi keterbatasan fiskal daerah.
“Dalam situasi efisiensi anggaran, peran NGO sangat strategis untuk mendukung pembangunan melalui program-program yang terukur dan berdampak,” ujarnya.
Ia berharap diskusi ini menghasilkan rekomendasi konkret, mulai dari pemetaan kebutuhan dan celah pembangunan, integrasi data NGO ke dalam sistem perencanaan daerah, hingga pembentukan mekanisme koordinasi formal antara pemerintah, NGO, dan masyarakat.
Selain itu, Joko juga membuka peluang pengembangan model pembiayaan kolaboratif sebagai solusi atas keterbatasan anggaran pemerintah daerah, tanpa mengorbankan prinsip keberlanjutan. (Ira)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
